anisathok

Kunjungan Panitia Kerja (Panja) RUU Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI ke Australia seminggu yang lalu menuai protes. Dimana disebutkan bahwa pada saat kunjungan tersebut Parlemen Australia sedang Reses. Namun yang paling menarik adalah dalam kunjungan ke Australia itu, anggota Komisi VIII juga dikritik bahkan menjadi bahan tertawaan karena sewaktu ramah tamah dengan PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia di Ausralia) Komisi VIII ternyata tidak memiliki atau tidak tahu alamat email resmi. Mereka hanya menyebutkan alamat email berbasis web yang gratis dan mudah diperoleh, yakni, email gratis yang disediakan oleh portal yahoo.com. Salah satu dari anggota PPI mengunggah video cuplikan dari pertemuan ramah tamah antara Komisi 8 dan PPI ke youtube, dan disana jelas terlihat sewaktu anggota PPI menanyakan alamat email resmi Komisi 8, anggota komisi tidak dapat menjawabnya, namun salah satu staf ahli menjawab : alamat email komisi 8 adalah : KOMISI 8 ET YAHOO DOT COM Setelah dicek tidak ada alamat sebagaimana disebutkan. Satu alamat, yakni komisi8@yahoo.com sebagaimana disebutkan salah satu anggota Komisi VIII ternyata juga bukan milik Komisi VII DPR. Bahkan pemilik akun tersebut mengeluh karena kebanjiran email. Sang pemilik akun kemudian membalas setiap email itu dan menyatakan bahwa email itu bukan milik Komisi VIII DPR. Sampai berita ini diturunkan jumlah pengunjung video ini sudah mencapai 900 orang. METRO TV pagi hari ini mengkonfirmasi langsung kepada Ketua Komisi 8 Abdul Kadir, perihal alamat email, tersebut. Beliau menjelaskan bahwa yang menjawab itu bukan anggota komisi tetapi salah satu staf, dan lamat email resmi komisi 8 memang ada. Selanjutnya beliau menerangkan bahwa jabatan anggota dewan itu adalah jabatan publik, dan mengenai administrasi adalah urusan mereka. Sekilas memamg agak memalukan, para pelajar kita di Australia memperolok-olok para anggota dewan perihal alamat email tersebut. Pada hal sesuai yang diterangkan oleh ketua komisi bahwa jabatan anggota dewan adalah jabatan publik, jadi seorang anggota dewan tidak harus menguasai IT dan administrasi, semua itu masuk ke dalam gaweannya staf ahli, jadi kalau seorang anggota komisi tidak mengetahui alamat email komisinya, tidak perlulah dipermasalahkan karena semua administrasi ditangani oleh staf ahli. Ada atau tidak alamat email semua komisi di DPR tidaklah menjadi tanggung jawab anggota dewan, karena anggota dewan sekali dalam lima tahun datang dan pergi. Maka seharusnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Sekretariat DPR adalah tidak mungkin kalau seorang staf tidak mengetahui alamat email tempat dia bekerja. Jadi tidak seharusnyalah masyarakat langsung memojokkan anggota dewan perihal masalah yang satu ini, tetapi kalau tudingan anggota dewan yang study banding ke luar negeri hanyalah untuk jalan-jalan memang perlu dipertannyakan lebih lanjut.

anisathok

KALENDER

Kamis, 05 Mei 2011

1 komentar:

clock